Kemenkeu Sahkan Pengajuan Dana Tambahan PB PON Sebesar Rp1,4 Triliun

Menpora Zainudin Amali menyebut dana tambahan Rp1,4 triliun yang diusulkan PB PON Papua sudah disahkan Menteri Keuangan.
Zainudin Amali menjelaskan mekanisme pencairan dana Rp1,4 triliun itu akan melewati Kemenpora.
Pemerintah sebelumnya telah mengalokasikan dana Rp397 miliar untuk peralatan dan penyelenggaraan PON Papua 2021.

SKOR.id - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali menyebut dana tambahan Rp1,4 triliun yang diusulkan Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) Papua telah disahkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Hal tersebut diungkapkan oleh Zainudin Amali dalam jumpa pers virtual terkait PON XX Papua 2021, Jumat (24/9/2021).

Terkait penyaluran dana Rp1,4 triliun, Zainudin Amali menjelaskan akan melalui Kemenpora sebelum disalurkan ke PB PON.

"Permintaan tambahan dari PB PON dan PB Peparnas itu semalam sudah disahkan oleh Ibu Menteri Keuangan dan hanya teknis pergeseran saja," kata Menpora.

"Tapi, jangan sampai salah paham. Memang akhirnya diputuskan untuk melewati Kemenpora, kemudian langsung ke pengguna di bawah (PB PON)."

"Berdasarkan mekanisme Undang-Undang, memungkinkan. Tentu ada dasar, yaitu Peraturan Menteri Keuangan. Jadi tidak harus mampir dan dikelola (Kemenpora)."

Meski penyalurannya terlebih dulu melewati Kemenpora, Zainudin Amali menegaskan bahwa pengelolaan dana tersebut sepenuhnya jadi tanggung jawab PB PON.

"Jadi, terkait dana itu, ada mekanismenya. Kami hanya (numpang) lewat karena yang merencanakan dan menggunakan kan pihak sana (PB PON)," katanya.

Sejatinya, pengajuan dana tambahan oleh PB PON kepada pemerintah pusat, sudah dilakukan sejak beberapa bulan lalu. Hanya, untuk disahkan, butuh waktu.

Anggaran tersebut sudah tersedia setelah mendapat persetujuan dari Presiden RI Joko Widodo. Namun, baru bisa disahkan beberapa hari jelang pembukaan.

Pemerintah sebelumnya telah mengalokasikan dana sekitar Rp397 miliar untuk peralatan dan penyelenggaraan PON XX Papua 2021, 2-15 Oktober.

PB PON lantas mengusulkan tambahan sebesar Rp1,4 triliun yang rencananya digunakan untuk akomodasi kontingen, transportasi, konsumsi, dan kegiatan lain.