SKOR.id - Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi langkah pemberantasan mafia sepak bola di Tanah Air.Usaha Polri membantu PSSI memberantas praktik kejahatan di sepak bola Indonesia dinilai Presiden Jokowi sebagai langkah yang sangat baik.Presiden Jokowi yang didampingi Menteri BUMN yang juga Ketua Umum PSSI, Erick Thohir bahkan mengacungkan dua jempolnya saat ditanya wartawan soal kesuksesan Polri menangkap mafia bola."Kemarin pas ditangkap oleh Polri yang berkaitan dengan bola dan judi online saya kira ini sangat bagus, jangan berhenti di sini, diteruskan," ujar Presiden Jokowi setelah meresmikan Ekspansi PT Smelting di Kawasan PT Smelting, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, pada Kamis (14/12/2023).Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah telah menekankan pengentasan judi sepak bola di Indonesia. Ia pun menegaskan bahwa sepak bola harus bersih dari praktik mafia bola."Sehingga betul-betul bola bersih, permainannya fair, itulah yang nanti akan transformasi sepak bola di Indonesia akan terjadi," Presiden RI ketujuh itu menambahkan.Dia juga menegaskan bahwa transformasi persepakbolaan Indonesia akan bergerak maju lebih baik lagi saat tindak pengaturan skor dan kecurangan dalam pertandingan dihilangkan."Tidak ada pengaturan skor, tidak ada permainan uang di dalam pertandingan, itu yang akan menggerakkan transformasi persepakbolaan Indonesia," ucapnya."Kalau ini enggak selesai jangan berharap sepak bola kita akan naik levelnya meskipun sekarang sudah mulai baik," Presiden Jokowi memungkasi.<figure class="image"><img src="https://assets-skorid.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/Polri_PSSI_Satgas_Antimafia_bola_c32cde922d.jpeg" alt="Jajaran Polri, PSSI, dan Satgas Antimafia Bola setelah melakukan konferensi pers di Mabes Polri, Rabu (13/12/2023) sore. (Hendy Andika/Skor.id)"><figcaption>Jajaran Polri, PSSI, dan Satgas Antimafia Bola setelah melakukan konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, 13 Desember 2023. (Hendy Andika/Skor.id)</figcaption></figure>Adapun terkini Satgas Antimafia Bola Polri telah menetapkan delapan tersangka terkait kasus pengaturan skor dalam pertandingan di Liga 2 yang terjadi pada 2018.Berkas kasus tersebut telah dikirim ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Selanjutnya, akan menunggu pelimpahan berkas tersebut untuk menghadirkan para tersangka ke hadapan publik.Delapan tersangka yang dimaksud terdiri dari penerima dan pemberi suap. Para penerima suap yakni RP (44 tahun) selaku wasit utama, K (35) sebagai asisten wasit, R (45) selaku asisten wasit, dan AS (37) sebagai wasit cadangan.Sementara pemberi suapnya ada DRN (37) selaku asisten manajer, VW (60) sebagai perantara pengatur skor, KM (47) selaku LO wasit, serta GAS (39) sebagai penghubung antara LO wasit dan tersangka VW yang berstatus DPO.<div class="raw-html-embed"><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/l0AEDyRSEX0?si=ugUpAJjANxcDOZkK" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen=""></iframe></div>

Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi langkah pemberantasan mafia sepak bola di Tanah Air.

National

Presiden Jokowi: Berantas Judi dan Mafia Bola agar Naik Level

SKOR.id - Polri dan PSSI sepakat menandatangani nota kesepahaman terkait penguatan penegakan hukum dan pemberantasan mafia bola.Penandatanganan nota kesepahaman itu dilakukan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (13/12/2023) sore.Listyo Sigit mengungkapkan kerja sama tersebut diharapkan dapat mewujudkan sepak bola Indonesia yang lebih baik tanpa adanya match-fixing dan mafia sepak bola.Dia juga menambahkan nota kesepahaman ini akan mengatur pengamanan pertandingan sepak bola di tingkat nasional maupun internasional."Hari ini kami menandatangani MoU yang di dalamnya terkait bagaimana masalah keamanan sepak bola, ada liga, yang bersifat internasional, kedua komitmen untuk menciptakan kompetisi yang fair," ujar Listyo Sigit kepada awak media.Selain kerja sama dengan PSSI, Listyo Sigit mengaku akan melakukan kerja sama terhadap seluruh suporter klub yang ada di Indonesia.Menurutnya itu dilakukan untuk menjamin pertandingan sepak bola di Indonesia agar berjalan aman dan kondusif.<figure class="image"><img src="https://assets-skorid.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/Penandatanganan_Mo_U_Polri_dan_PSSI_d231afeb2b.jpeg" alt="Penandatanganan MoU Polri dan PSSI terkait penguatan penegakan hukum dan pemberantasan mafia bola di Jakarta, Rabu (13/12/2023). (Nizar Galang/Skor.id)"><figcaption>Penandatanganan MoU Polri dan PSSI terkait penguatan penegakan hukum dan pemberantasan mafia bola di Jakarta, Rabu (13/12/2023). (Nizar Galang/Skor.id)</figcaption></figure>Kemudian dengan adanya kerja sama tersebut harapannya tidak akan ada lagi konflik antarsuporter yang terjadi usai pertandingan."Kami membuka kerja sama dengan suporter, dan akan ditindaklanjuti, untuk menjaga iklim sepak bola kondusif. Kemudian perjanjian lain, kerja sama dengan kepolisian internasional, hal-hal lain untuk menciptakan sepak bola Indonesia yang lebih baik," ungkap Listyo.Sementara itu, Erick Thohir mengatakan kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari komitmen Presiden Joko Widodo dan Presiden FIFA Gianni Infantino untuk membangun sepak bola Indonesia lebih baik."Karena itu, ketika kesepakatan itu terjadi kami dari PSSI dan jajaran Polri, langsung membentuk Satgas yang diinisiasi Pak Kapolri untuk mendorong yang namanya transformasi sepak bola Indonesia," kata Erick Thohir.Erick Thohir juga berharap kerja sama ini bisa menguatkan penegakan hukum di ranah sepak bola nasional dengan adanya satgas gabungan yakni Satgas Anti Mafia Bola Polri dan Satgas Anti Mafia Independen dari PSSI."FIFA dan pemerintah ingin mendorong yang namanya sepak bola Indonesia tidak negatif football, atau sepak bola yang terindikasi adanya pengaturan skor," tutur Erick Thohir."Kita butuh transparansi dan saya siap juga diperiksa kalau memang ada bukti. Jadi tidak pandang bulu, karena ini bukti kami percaya dengan kerja sama ini," ucap Erick Thohir.<div class="raw-html-embed"><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/jBlynOI5TPE?si=GLgyZCyTjUzbIGPx" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen=""></iframe></div>

Polri juga membuka kerja sama dengan suporter klub untuk menjami sepak bola Indonesia berjalan aman dan kondusif.

Tandatangani Nota Kesepahaman, Polri dan PSSI Sepakat Berantas Mafia Bola

SKOR.id – Tanggal 9 Desember diperingati sebagai Hari Antikorupsi Sedunia. Kasus korupsi merambah ke semua bidang, termasuk olahraga.Praktik-praktik kecurangan (fraud) dalam olahraga jamak terjadi, mulai tidak adilnya wasit hingga praktik suap pemain atau penyelenggara.Juga skandal pengaturan skor ("Calciopoli" di Liga Seri A Italia pada 2006 menjadi kasus besar di era modern), transfer pemain, hingga manipulasi pajak.Badan sepak bola dunia FIFA juga tidak lepas dari kasus korupsi. Pada Mei 2015 terungkap kasus besar yang melibatkan 14 orang, termasuk 9 orang yang terkait dengan FIFA.Mereka didakwa terkait kasus penipuan transfer, pemerasan, dan pencucian uang.Sedangkan di Indonesia, kasus korupsi olahraga sudah terjadi sejak lama. Pada 1980 terjadi skandal suap pengaturan permainan (match fixing) dalam kompetisi.&nbsp;Kasus ini menyeret klub sepak bola PSP Padang. Sejumlah pemain terima suap, termasuk penjaga gawang, agar “mengalah”.Kasus match fixing ini juga sempat merebak pada 2018 lalu, yang dipicu dari pertandingan Liga 2 2018 antara Madura FC dan PSS Sleman.Dikutip dari kpk.go.id, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sejak 2010-2019, sebanyak 78 kasus korupsi terjadi di sektor olahraga.&nbsp;Dalam unggahan Korupsi Dana Hibah Keolahragaan (2022), ICW menghitung potensi kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp865 miliar, sedangkan nilai suap sebesar Rp37,6 miliar.Kasus-kasus ini diantaranya terkait dengan pembangunan wisma atlet, pembangunan stadion, penyuapan, dan penyalahgunaan dana hibah keolahragaan.&nbsp;Para aktor dalam kasus ini selain swasta, juga pejabat di kantor Dinas Olahraga, anggota DPRD, pengurus KONI, hingga Menpora.Kasus korupsi pembangunan P3SON (Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional) Hambalang pada 2010-2012 merupakan salah satu kasus korupsi terbesar di sektor olahraga yang menyita perhatian publik.&nbsp;Kerugian negara saat itu mencapai Rp464,391 miliar. Kasus ini melibatkan Andi Alfian Mallarangeng, Menteri Pemuda dan Olahraga saat itu.&nbsp;Ia divonis empat tahun penjara dan denda Rp200 juta subsidair dua bulan kurungan.Kasus suap terkait pengurusan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) terjadi pada 2018. Kasus ini menjerat Menpora Kabinet Kerja Jokowi saat itu, Imam Nahrawi.Nahrawi divonis 7 tahun penjara, denda Rp400 juta dan subsidair tiga bulan kurungan. Hak politiknya juga dicabut selama lima tahun.&nbsp;Ia dinyatakan bersalah terima suap sebesasr Rp11,5 miliar dan gratifikasi Rp7,65 miliar melalui perantara Miftahul Ulum, asisten pribadi Nahrawi.Suap diberikan karena untuk mempercepat proposal dukungan KONI Pusat terkait pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi olahraga nasional di Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018.&nbsp;Ulum sendiri divonis 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsidair tiga bulan kurungan.Definisi Korupsi OlahragaGorse dan Chadwick merupakan dua profesor dari Universitas Conventry yang fokus terhadap isu korupsi sektor olahraga.Dalam makalahnya bertajuk Conceptualising corruption in sport: Implications for sponsorship programmes, mereka mengartikan korupsi di dunia olahraga, sebagai berikut:“Perbuatan ilegal, tidak bermoral, atau tidak etis yang berupaya secara sengaja merusak hasil pertandingan.”“Sehingga satu orang atau lebih yang terlibat dalam aktivitas tersebut mendapatkan keuntungan materi.”Mencegah Korupsi Sektor OlahragaAkhir September 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi bersama 20 delegasi perwakilan negara G20 membahas sejumlah isu korupsi di Forum International Anti-Corruption Working Group (ACWG).Praktik korupsi di bidang olahraga, salah satunya, jadi perhatian otoritas peradilan pidana di negara-negara G20.Sehingga perlu dirumuskan langkah-langkah preventif yang akan diambil untuk mengatasi hal tersebut.Dalam forum itu, perwakilan KPK Miranti Martin mengutarakan, perlunya mencermati tata kelola organisasi olahraga dan peraturan mengenai prosedur otonomi olahraga agar tidak terjadi penyelewengan.&nbsp;“Korupsi dalam olahraga adalah fenomena transnasional yang membutuhkan tindakan terkoordinasi lintas batas.”“Sehingga bisa mencegah kesalahan, menyelidiki pelanggaran, dan mengadili pelanggar,” katanya dikutip dari situs kpk.go.id.Selain itu, Miranti mendorong agar pemerintah membentuk undang-undang antikorupsi khusus, seperti undang-undang yang menangani manipulasi persaingan dan perjudian ilegal.Miranti menambahkan, “Pendekatan multi-stakeholder adalah kunci untuk perjuangan efektif melawan korupsi dalam olahraga,” katanya.Sedangkan di sisi lain, dalam konteks pembentukan kepribadian, perlu juga setiap pejabat sektor olahraga dan para atlet menanamkan nilai-nilai integritas dan menolak segala bentuk korupsi.Dalam memberantas tindak pidana korupsi, masyarakat bisa berperan serta dan turut berpartisipasi.Caranya, dengan melaporkan ke penegak hukum jika mendapati perbuatan korupsi, serta selalu mengingatkan orang-orang di sekitar untuk tidak melakukan praktik koruptif.<div class="raw-html-embed"><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/MCBxhBhGKk4?si=PHYhLmtFztUMxnUw" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen=""></iframe></div>

Latest Articles - Mafia Bola

Presiden Jokowi: Berantas Judi dan Mafia Bola agar Naik Level

Tandatangani Nota Kesepahaman, Polri dan PSSI Sepakat Berantas Mafia Bola

Hari Antikorupsi Sedunia, Pahami Definisi Korupsi di Sektor Olahraga