SKOR.id - Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda menyebut pihaknya akan melakukan pertemuan dengan PSSI besok, Selasa (4/4/2023).
Itu diungkapkannya pada acara diskusi publik bertajuk Mencari Solusi Masa Depan Sepak Bola di Kantor DPP PKB, Jakarta, Senin (3/4/2023).
Syaiful Huda menjelaskan, pemanggilan pihak PSSI untuk meminta penjelasan soal pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.
Lebih lanjut terkait langkah yang bakal diambil PSSI terkait ancaman sanksi dari FIFA yang membayangi sepak bola Indonesia pascapembatalan itu.
"Kita ingin dapat update terakhir dari Ketua Umum PSSI, apa yang kemarin sedang terjadi di Doha," kata Syaiful Huda kepada wartawan.
"Capaian seperti apa, termasuk bagaimana langkah PSSI untuk mengantisipasi bayang-bayang sanksi FIFA," ia menambahkan.
Seperti diketahui, pada keterangannya FIFA menyinggung soal sanksi terkait batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.
Adapun sebelum resmi dibatalkan, pihak PSSI melalui Erick Thohir diketahui sempat melakukan pertemuan dengan FIFA di Doha, Qatar.
Menurut Syaiful Huda, surat balasan yang diberikan FIFA juga bakal menjadi pembahasan dalam pertemuan, karena mengundang penasaran.
"Itu yang sedang kita ingin dapatkan update dari Pak Erick Thohir. Termasuk apa sih isi surat itu. Surat balasan dari FIFA itu apa sih?," ucapnya.
Sementara itu tidak hanya PSSI, Komisi X juga akan memanggil Komite Olimpiade Indonesia (KOI) terkait gelaran ANOC World Beach Game (AWBC) 2023.
Untuk diketahui, ajang tersebut bakal digelar di Bali pada Agustus 2023 dan Israel diketahui menjadi salah satu peserta AWBC 2023.
"Saya besok malam undang PSSI dan KOI. KOI dipanggil karena mau ada Beach Game. Ada potensi gagal karena suasanya begini," kata Syaiful Huda.
Pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 memang terjadi setelah adanya beragam penolakan kehadiran Israel sebagai salah satu peserta.
Adapun melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Syaiful Huda menilai peristiwa pembatalan itu harus diambil hikmahnya dengan baik.
Terutama kepentingan nasional jadi kepentingan utama. Termasuk diplomasi, harus mengedepankan kepentingan nasional.
