- Pandemi Covid-19 membuat PP PBSI berencana menunda Munas 2020 yang seharusnya berlangsung Oktober atau November.
- PBSI sudah mengirim surat ke KONI Pusat agar diperbolehkan mengundur Munas selama enam bulan.
- Akibat pandemi Covid-19, PP PBSI juga kesulitan melakukan promosi-degradasi sesuai AD/ART.
SKOR.id - Bursa pemilihan Ketua Umum (Ketum) Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) periode 2020-2024 mulai ramai.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agung Firman Sampurna paling dijagokan pada Musyawarah Nasional (Munas) 2020 karena berani mengklaim sudah mendapat dukungan 25 pengurus provinsi.
Namun masalahnya, karena pandemi Covid-19 yang belum kunjung selesai, Munas 2020 yang dijadwalkan Oktober atau November tahun ini bisa mundur enam bulan.
Jika demikian, para kandidat Ketum PP PBSI tentu harus menahan diri mereka.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PP PBSI, Achmad Budiharto mengatakan, pihaknya sudah menyurati KONI Pusat agar organisasinya diperkenankan mengundur Munas.
Sebab, jika Munas tetap digelar tahun ini, hal tersebut cukup riskan. Pasalnya, PP PBSI hanya bisa melakukan Munas secara virtual.
Padahal, untuk mewujudkan pemilihan yang transparan, seluruh peserta Munas harusnya berkumpul di satu tempat.
Hasil Kualifikasi MotoGP Catalunya 2020: Franco Morbidelli Raih Pole, Valentino Rossi Start Ketiga https://t.co/sLeyIcwhW5— SKOR Indonesia (@skorindonesia) September 26, 2020
"Pada awal tahun ini, KONI Pusat mengingatkan PBSI mengenai periode kepengurusan yang selesai pada 2020. Namun waktu itu, wabah Covid-19 belum berkembang," kata Achmad Budiharto.
"Setelah ada pandemi dan melihat situasi, Ketum PP PBSI (Wiranto) meminta izin perpanjangan paling lama enam bulan. Namun sampai sekarang kami belum mendapatkan jawaban dari KONI Pusat," sambungnya.
Pelaksanaan Munas PBSI di pengujung tahun akan membawa perubahan pada komposisi pengurus.
Susunan pelatih dan atlet Pelatnas pun bisa berubah. Hal inilah yang patut diantisipasi karena banyak turnamen mayor yang berlangsung.
Adapun, akibat pandemi Covid-19 yang tak berkesudahan, agenda PBSI di 2020 berantakan. Misalnya saja, Kejuaraan Nasional (Kejurnas) 2020 yang belum jelas kapan diselenggarakan.
Hal ini membuat PBSI sangat kesulitan melakukan promosi-degradasi atlet. Padahal, setiap tahun, PBSI diwajibkan melakukan promosi-degradasi.
"Kalau menurut AD/ART organisasi, kami diwajibkan melakukan promosi-degradasi. Tapi bagaimana cara melakuannya tahun ini. Dasarnya tidak ada karena atlet tak mengikuti turnamen," ucap Achmad Budiharto.
Ikuti juga Instagram, Facebook, YouTube, dan Twitter dari Skor Indonesia.
Berita Bulu Tangkis Lainnya:
BWF Geser Agenda Asian Leg ke Januari 2021, Indonesia Masters Terancam Batal
Ketua BPK Didukung untuk Gantikan Wiranto, Tradisi Pejabat Negara Jadi Ketum PBSI Bisa Berlanjut
