- Anggota Komite Eksekutif PSSI, Hasani Abdulgani, sebut Presiden Joko Widodo bukan sosok kunci kompetisi.
- Sebaliknya, yang menjadi kunci bisa berlangsungnya lanjutan Liga 1 2020 adalah Kapolri Idham Azis.
- Karena klub Liga 1 2020 ingin kompetisi dilanjutkan, PSSI akan mencari jalan diplomasi, apapun hasilnya.
SKOR.id - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, disebut anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Hasani Abdulgani, tak akan mengubah ketetapan soal Liga 1 2020.
Maksudnya, ketetapan Kepolisi Negara Republik Indonesia (Polri) yang tak akan mengeluarkan izin keramaian untuk kompetisi sepak bola, tak bisa diubah Presiden.
Hal ini diungkapkan Hasani berdasarkan pengalamannya saat melaksanakan turnamen Piala Presiden 2015, utamanya terkait laga final antara Persib versus Sriwijaya FC.
Ketika itu, sekelompok suporter Persija menolak Persib bertanding di Jakarta. Namun, Kapolda Metrojaya saat itu, Tito Karnavian, ingin laga final tetap di Jakarta.
Menjelang laga final itu, Hasani dan jajarannya beraudiensi ke Istana Negara. Dalam rapat itu, Presiden Joko Widodo, sama sekali tak bertindak sebagai pengambil keputusan.
"Ini pengalaman saya saat audiensi dengan Presiden. Ketika itu, Presiden malah meminta laporan Kapolri apakan memungkinkan final di Jakarta atau tidak," kata Hasani.
"Presiden tidak dalam posisi menentukan. Presiden mendengar laporan Kapolri. Presiden tak mau memaksa. Kuncinya bukan di Presiden tapi di Kapolri," ia menambahkan.
Dalam bincang-bicang dengan Skor.id, Jumat (16/10/2020), Hasani menjelaskan bahwa anggapan PSSI harus menemui Presiden untuk izin kompetisi, kurang pas.
Karenanya yang lebih diutamakan PSSI adalah meyakinkan Kapolri, Idham Azis. Untuk hal ini, Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan, akan melakukan lobi internal.
Untuk diketahui, Iriawan merupakan senior Idham. Iriawan adalah lulusan Akademi Polisi angkatan 1984, sedangkan Idham merupakan lulusan angkatan 1988.
Walau begitu, Hasani beropini, upaya untuk melanjutkan kompetisi pada November dan Desember akan sulit terwujud. Itu jika mengacu pada sejarah masa lalu.
Pasalnya, setiap ada agenda pemilihan kepala daerah, polisi dominan tak memberi izin keramaian pertandingan sepak bola dengan alasan stabilitas wilayah.
"Kami, PSSI dan PT LIB, sebenarnya sudah merumuskan dengan polisi saat audiensi pada awal tahun. Saat itu, polisi meminta tak ada jadwal saat Pilkada," kata Hasani.
"Nah, sekarang ini saya tidak tahu kenapa PT LIB inginnya November atau Desember, padahal itu sudah ditegaskan polisi tak akan bisa kalau ada Pilkada," ujarnya.
Meski begitu, Hasani Abdulgani menegaskan, PSSI akan berkomitmen memperjuangkan keinginan klub untuk melanjutkan kompetisi pada November atau Desember 2020.
"Kami (PSSI) sudah sepakat kompetisi lanjut dan klub menginginkan hal itu. Ya, kami upayakan keinginan klub apapun nanti hasilnya," Hasani Abdulgani memungkasi.
Ikuti juga Instagram, Facebook, dan Twitter dari Skor Indonesia.
Baca Juga Berita PSSI Lainnya:
Bos Bali United Yakin PSSI Berhasil Lobi Kapolri Soal Liga 1 2020
