Asosiasi Futsal Provinsi Minta FFI Diaudit, Pastikan Permohonan KLB Asli Gerakan Akar Rumput

SKOR.id - Asosiasi Futsal Profinsi (AFP) meminta Federasi Futsal Indonesia (FFI) diaudit dan memastikan permohonan untuk Kongres Luar Biasa (KLB) merupakan asli gerakan akar rumput.

Sebelumnya sebanyak 40 voters yang berasal dari klub dan AFP telah resmi menyerahkan Surat Permohonan KLB FFI kepada PSSI di Jakarta pada Jumat (13/11/2026) sore.

Diterima anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Vivin Cahyani dan Muhammad, tepatnya ada 25 dari perwakilan AFP, sembilan klub Pro Futsal League (PFL), dan enam klub Women PFL (WPFL).

Para perwakilan AFP dari berbagai daerah di Indonesia menyuarakan keresahan mendalam terkait tata kelola FFI, yang akhirnya mendesak PSSI selaku pihak yang memayungi agar menggelar KLB.

Baca Juga: PSSI Terima Surat Permohonan KLB FFI, Jeritan Klub dan AFP Jadi Bukti Kegaduhan di Futsal Indonesia

Baca Juga: Dua Exco FFI Menyusul Mundur, KLB Dipastikan Tak Ganggu Timnas Futsal Indonesia dan Tak Ada Dualisme

Yakni karena akumulasi persoalan pembinaan, transparansi anggaran, hingga tidak adanya dukungan finansial bagi daerah selama masa kepengurusan di bawah kepengurusan Ketua Umum FFI, Michael Sianipar.

Sekretaris Umum AFP Kalimantan Tengah, Budi Gandrung, menegaskan bahwa desakan ini merupakan puncak dari keresahan bertahun-tahun yang dirasakan oleh para pengurus di tingkat akar rumput (grassroots).

Menurutnya, pembinaan pemain usia dini hingga kompetisi Liga Futsal Nusantara yang menjadi fondasi tim nasional lahir dari keringat pengurus daerah, namun tidak diimbangi dengan perhatian yang memadai dari pusat.

"Keresahan ini adalah keresahan akumulasi, bertahun-tahun asosiasi futsal di provinsi sebagai kepanjangan tangan FFI di daerah, kami yang memulai untuk pengembangan pemain, aset-aset pembinaan pemain dari usia dini sampai kompetisi liga nusantara," ujar Budi.

Lebih lanjut ia menyoroti masalah transparansi pengelolaan dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah diterima oleh FFI sejak 2024.

Pihaknya menilai laporan yang disampaikan dalam kongres terbaru pada Mei 2026 masih belum spesifik, sehingga audit terhadap FFI menjadi sebuah keharusan untuk mempertanggungjawabkan dana publik tersebut.

"Kami memohon untuk PSSI agar memperhatikan keluhan-keluhan kami. Kami menghendaki KLB FFI diadakan secepatnya dan sesegera mungkin untuk mengatasi persoalan-persoalan kami yang ada di daerah,” kata Budi.

“Terkait ada tanggapan Michael Sianipar bahwa audit yang kami inginkan itu di PSSI, ya sudah sewajarnya PSSI memang diaudit dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun."

"Nah, kali ini yang kami inginkan adalah audit harus dilakukan kepada FFI untuk pertanggungjawaban uang-uang rakyat. Untuk apa saja? Sehingga kami yang di provinsi tidak pernah mendapatkan perhatian selama ini.”

“Selama Pak Michael menjabat tidak pernah mendapat perhatian. Secara organisasi kami sudah sampaikan, secara tertulis dan lisan, baik melalui kongres langsung maupun online, semua sudah kami sampaikan."

"Jadi kalau yang diminta Pak Michael keluhan disampaikan harus secara tata organisasi, kami sudah sampaikan dan tidak pernah ada eksekusi atau tindak lanjut sejak beliau menjabat sampai hari ini mungkin hampir 3 tahun,“ ia menguraikan.

Selain masalah anggaran, Budi membeberkan pengurus AFP di berbagai daerah kerap harus merogoh kocek pribadi untuk membiayai program-program pusat, seperti penyewaan lapangan, akomodasi instruktur, hingga konsumsi pemain saat acara talent detection kelompok usia.

Kendati demikian, ia memastikan gerakan ini murni bertujuan membenahi sistem organisasi dan tidak berniat mengganggu persiapan Timnas futsal Indonesia yang akan berjuang menembus ke Piala Dunia Futsal.

"Jadi jangan khawatir bahwa ini tidak ada menggembosi Timnas, tidak ada sama sekali. Kami hanya ingin sistem organisasi di FFI ini dibenahi," Budi memungkasi pada Sabtu (14/11/2026).

Senada dengan hal tersebut Ketua AFP Jawa Timur, Arief Anton Sujarwo, mengungkapkan kekecewaannya terhadap nihilnya bantuan operasional dari pusat ke daerah selama masa kepemimpinan FFI saat ini.

Padahal, beban program yang harus dijalankan di daerah cukup tinggi, termasuk program dari pusat, mulai dari Liga Futsal Nusantara hingga seleksi pemain.

Ia juga menepis tudingan yang menyebutkan gerakan permohonan KLB FFI ditunggangi pihak-pihak tertentu, dan menegaskan langkah AFP mengadu kepada PSSI murni merupakan bentuk kepatuhan terhadap hierarki organisasi dan aspirasi murni dari bawah.

"Jadi proses ini adalah memang murni dari keinginan pribadi teman-teman se-Indonesia dari asosiasi yang di daerah ini bahwa ada sudah ketidakbenaran sistem yang dijalankan. ‘Mari kita ubah sama-sama’, seperti itu yang kami inginkan. Tidak ada sama sekali intervensi," Arief memungkasi.